Bupati Erwin Burase Dorong Sinkronisasi Kebijakan Pusat–Daerah dalam Forum MPR RI

Jakarta — Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menghadiri audiensi dan rapat kerja Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Selasa (13/1/2025), bertempat di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Audiensi dan rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, A.M. Akbar Supratman, dan membahas berbagai tantangan pembangunan daerah yang bersifat lintas kewenangan, khususnya terkait persoalan lahan, infrastruktur, serta penanganan kawasan permukiman.

Dalam forum tersebut, Bupati Erwin Burase menyampaikan secara komprehensif sejumlah dinamika pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong. Ia menjelaskan bahwa kesiapan dan status lahan masih menjadi salah satu tantangan utama, mengingat sebagian lokasi pembangunan berada pada aset milik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga memerlukan sinkronisasi kebijakan dan dukungan regulasi lintas sektor.

Bupati Erwin Burase juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menyiapkan alternatif lokasi pembangunan yang dapat dibiayai melalui pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, sebagai langkah percepatan pelaksanaan program strategis daerah.

Selain persoalan lahan, Bupati Erwin Burase menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah kawasan produksi serta wilayah dengan curah hujan tinggi yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi hasil produksi masyarakat.

“Ini menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bersama. Daerah tidak bisa berjalan sendiri, karena banyak aspek pembangunan yang membutuhkan kebijakan lintas sektor dan lintas kewenangan,” tegas Erwin Burase.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya penanganan kawasan permukiman dan perumahan, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Menurutnya, skema penanganan yang terintegrasi dengan program nasional akan mempercepat penyelesaian persoalan permukiman kumuh serta mengurangi beban administratif pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI A.M. Akbar Supratman dalam arahannya menegaskan bahwa MPR RI memiliki tugas konstitusional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan dampak langsung bagi daerah.

Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, khususnya dalam mengawal dan menerjemahkan program Asta Cita Presiden agar selaras dengan karakteristik daerah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kepala daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program Asta Cita Presiden berjalan konsisten di daerah dan memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat paling bawah,” ujar A.M. Akbar Supratman.

Ia juga mendorong terbangunnya komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan lembaga negara, sehingga setiap persoalan pembangunan dapat diselesaikan melalui satu kerangka kebijakan yang selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Audiensi dan rapat kerja tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta pejabat teknis terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan konsolidasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sumber: Prokopim Kabupaten Parigi Moutong